Minimalisir Dampak Konflik Buaya Vs Manusia, KKP dan BPSPL Pontianak Akan Gelar Bimtek
Kemunculan buaya di pemukiman meningkat di berbagai daerah Indonesia sepanjang 2025. Kasus di Punggur Besar menegaskan perlunya penanganan profesional. KKP dan BPSPL Pontianak akan menyelenggarakan Bimtek Penanganan Konflik Buaya untuk meningkatkan keselamatan manusia dan satwa.
FENOMENA kemunculan buaya di pemukiman penduduk kian sering terjadi, terutama ketika habitat alaminya mengalami degradasi akibat alih fungsi dan menyempitnya ruang hidup mereka. Kemunculan satwa buas itu pun kian menjadi masalah serius. Tak jarang memicu konflik antara buaya dengan manusia.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah serangan buaya tertinggi di dunia. Laporan dari The Crocodile Foundation dan CrocAttack menyebutkan lebih dari 1.000 serangan dan 486 kematian dalam satu dekade terakhir. Peningkatan insiden ini sebagian besar disebabkan oleh kerusakan habitat alaminya.
Beberapa laporan dan data spesifik mengenai konflik buaya di Indonesia selama tahun 2025, terjadi di beberapa wilayah, diantaranya, di Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur. Wilayah ini menjadi salah satu titik panas konflik. Sepanjang tahun 2025 saja, setidaknya ada enam orang diserang buaya, dengan satu korban jiwa. Sumber lain merinci bahwa dua warga di Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur (Kotim), tewas akibat serangan buaya hingga November 2025. Total enam warga Kotim menjadi korban serangan buaya dari Sungai Mentaya hingga Kota Besi sepanjang tahun tersebut.
Kejadian juga terjadi di Bangka Belitung (Babel). Hingga Februari 2025, sudah terjadi empat insiden konflik buaya dengan manusia. Laporan lain pada September 2025 menyebutkan satu lagi warga kehilangan nyawa akibat serangan buaya.
Selanjutnya, di Sulawesi Selatan (Luwu), Insiden terkini terjadi pada akhir November dan awal Desember 2025. Seorang warga dilaporkan hilang dan diduga diterkam buaya saat beraktivitas di tambak ikan. Sebelumnya, seekor buaya yang diduga menyerang warga di Luwu Utara berhasil dievakuasi secara dramatis pada November 2025.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT). Konflik dengan buaya muara masih sering terjadi di NTT, dan menjadi perhatian mengapa masalah ini terus berlanjut.
Kejadian serupa juga terjadi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data riset media sepanjang tahun 2013 hingga 2025, tercatat ada 35 kasus yang tersebar di delapan kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Ketapang, Sambas, Singkawang, Kayong Utara, Landak, Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.
Salah satu kisah konflik antara buaya dan manusia di Kalimantan Barat terekam jelas di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya pada Februari 2025 lalu. Buaya sepanjang tiga meter muncul di pelataran sebuah masjid. Kontan, kemunculan spesies reptil buas itu mengundang banyak reaksi dari masyarakat. Mereka khawatir, jika keberadaan hewan buas itu akan menimbulkan korban jiwa. Laporan dari warga kemudian direspon oleh BPSPL Pontianak yang berkoordinasi dengan BKSDA Kalimantan Barat untuk merelokasi Buaya ke habitat aslinya di Sungai Kapuas.
Meskipun dilepasliarkan jauh dari pemukiman, reptil dengan nama latin Crocodylus porosus itu kembali menampakan diri dan meresahkan warga. Buaya itu kemudian tertangkap dengan pancing dan diserahkan kembali oleh warga ke BPSPL Pontianak dalam keadaan terluka pada moncong dan kepalanya. Selang beberapa hari, satwa liar itupun mati.
Kasus di Desa Punggur Besar menjadi pengingat bahwa penanganan buaya liar membutuhkan keahlian khusus. Tanpa pengetahuan yang tepat, risiko bagi keselamatan manusia maupun kesejahteraan satwa dapat menjadi potensi masalah.
Pada kasus ini, hasil nekropsi oleh drh. Dwi Suprapti dan drh. Maulid Dio bersama BPSPL Pontianak menunjukkan adanya luka organ dalam buaya akibat benda asing—indikasi kuat bahwa penanganan yang keliru bisa berujung fatal.
Untuk meminimalisir resiko baik manusia maupun buaya, perlu adanya peningkatan kapasitas tim rescue dalam penanganannya. Merespon kebutuhan peningkatan kapasitas ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dan BPSPL Pontianak akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Manusia dan Buaya pada 9–12 Desember di Pontianak.
Kegiatan ini berfokus untuk meningkatkan kapasitas peserta terkait teknis penanganan konflik manusia dan buaya dengan tujuan utama untuk meningkatkan keselamatan manusia dan satwa. Kegiatan pelatihan akan mengundang pelatih berpengalaman diantaranya Budi Suriansyah, S.Hut praktisi berpengalaman serta drh. Maulid Dio dokter hewan praktisi Sealife Indonesia. (**)